WebApr 18, 2024 · Batubara bisa menambah penerimaan negara yang cukup besar. Lalu, nanti ada pajak karbon. Jadi, komoditas ini dikuras betul manfaat ekonominya. Negara harus memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Pada 2024, realisasi PNBP sektor mineral dan batubara sebesar Rp 75,5 triliun. WebPemerintah mengatur besaran tarif PNBP produksi batu bara secara progresif mengikuti kisaran besaran Harga Batubara Acuan (HBA). Dengan demikian, pada saat HBA rendah, tarif PNBP produksi batu bara yang diterapkan tidak terlalu membebani pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
Tarif Royalti Mineral Logam Berubah, Berlaku Mulai 25 …
WebMar 9, 2024 · Tarif PNBP Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Untuk info tarif PNBP Kementerian Kemendikbud terbaru, terdapat pada di Peraturan Pemerintahan No. 82 Tahun 2016. Dengan tarif yang bervariasi, beberapanya mengenai pelatihan dikenakan tarif sebagai berikut: Bisnis (5 hari): Rp 1.935.000/peserta. WebApr 18, 2024 · Pemerintah menetapkan tarif tunggal sebesar 14 persen untuk penjualan dalam negeri supaya mendorong pemanfaatan batu bara bagi industri lokal. Regulasi itu juga mengatur PPN sesuai regulasi dengan tarif saat ini 10 persen, PPh Badan sesuai regulasi dengan tarif 22 persen, dan munculnya pajak karbon yang juga sesuai regulasi. dj simon sez
Pemerintah Rilis Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2024 Tentang PNBP ...
WebMar 28, 2024 · Di tahun 2024 kenaikan kontribusi PNBP subsektor batubara didorong oleh tingginya harga komoditas, dimana rerata HBA di 2024 sekitar $ 121,47/ton. Diperkirakan harga komoditas di semester pertama tahun ini masih akan menguat disebabkan oleh situasi geopolitik konflik Rusia vs Ukraina. WebDasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara (Minerba) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2024 tentang Jenis dan … WebPeraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024. PP ini mencabut PP Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh PNBP yang berlaku pada BPK wajib disetor ke Kas Negara. Penjelasan 5 hlm dan Lampiran 3 hlm. cs行動理念